Konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia (KWN)

A.    Konstitusi  Dan Tata Perundang-Undangan Di Indonesia

Konstitusi berasal dari bahasa perancis ‘’constituer’’ yang berarti membentuk.Maksud dari istilah tersebut ialah pembentukan,penyusunan,atau pernyataan akan suatu negara.Dalam bahasa latin,’’konstitusi’’merupakan gabungan kata,yakni cume berarti   ‘’bersama dengan...’’,dan statuere berarti  ‘’membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan,menetapkan sesuatu’’.Dengan kata lain,konstitutiones berarti segala sesuatu yang telah di tetapkan .Sedangkan undang-undang Dasar Merupakan terjemahan dari  istilah belanda ‘’grondwet’’ kata grond berarti tanah atau dasar danwet berarti undang-undang

Memiliki makna yang lebih luas dari pada  undang-undang dasar ,yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan  baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis  yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatupemerintahan di selenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut miriam budiardjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasarorganisasi kenegaraan suatu bangsa.Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

a.       K.c.wheare

Kontusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.  

b.      E.C.S.Wade

konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

c.       L.j Van Apeldoorn

 kontitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

B.     TUJUAN,FUNGSI dan RUANG LINGKUP KONSTITUSI

   Adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah,menjamin hak-hak rakyat yang di perintah,dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.Menurut Bagir Manan,hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

      Dikemukakan oleh A.A.H Struycken memuat  tentang ;

      1.hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;

      2.tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

       3.pandangan tokoh bangsa yang hendak di wujudkan,baik waktu sekarang                maupun untuk masa yang akan datang ;

        4.suatu keinginan dengan mana perkembangan  kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak di pimpin.

C.     SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI

 sebagai kerangka kehidupan politik telah lama dikenal yaitu sejak  jaman bangsa yunani memiliki beberapa kumulan hukum (semacam kitab  hukum pada624-404 SM).athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi,sedangkan aristoteles sendiri berhasil mengoleksi  sebanyak 158 buah dari beberapa negara.pada masaitu pemahaman tentang “KONSTITUSI” hanyalah merupakan suatukumpulan dan peraturan serta kebiasaan adat semata-mata.

Sejalan berjalan wktu padamasa kaisar roma pengertian konstitusi (constitutionnes) mengalami perubahan makna ;ia merupakan suatu pekumpulan ketentuan serta peraturan yang di buat oleh para kaisar ini mempunyai pengaruh besar sampai abad pertengahan yang memberikan inspirasibagi tumbuhnya paham Demokrasi  Perwakilan Dan Nasionalisme dua paham inilah muncul nya paham konstitusi

Selanjutnya pada abad VII(zaman klasik) lahirlah piagam madinah atau konstitusi madinah yangterbentuk pada awal islam (622 M) merupakan  peraturan pokok tentang tata kehidupan bersama yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan : Yahudi,kristen,islam dan laianya .konstitusi madinah berisikan tentang hak bebas keyakinan ,kebebasanberpendapat,kweajiban kemasyarakatan dan juga mengatur kepentingan kepentingan hukum .konstitusi madinah merupakan satu bentuk konstitusi pertama didunia yang telah membuat materi sebagai mana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya didalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia

Pada paruh ke XVII,kaum bangsawan inggris menang dalam revolusi istana (The Glorious Revolution) menggantikan parlemen sebagai pemegang kedaulata

D.    SEJARAH LAHIR DAN BERKEMBANGNYA KONSTITUSI DI INDONESIA

Sebagai negarahukum,indonesia memiliki  konstitusi yang dikenal dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.dirancang sejak 29 mei 1945 sampai 16 juli 1945 oleh badan penyelidik uasaha usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa hepang dikenal dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang beranggotakan 62 orang,diketuai M.r Radjiman Wedyodiningrat tugas pokok badan ini adalah merancanag UUD.

Perjalanan konstitusi indonesia yaitu:

1.      Undang Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 agustus – 27 desember 1949

2.      Konstitusi republik indonesia serikat yang lazim dikenal dengan sebutan konstitusi RIS  dengan masa berlakunya sejak 27 desember 1949-17 Agustus 1950

3.      Undang Undang Dasar  sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak17 Agustus  1950-5 juli 1959

4.      Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama indonesia dengan masa berlaku sejak dekrit presiden 5 juli 1959- sekarang

E.     Hubungan  Dasar  Negara  Dengan Konstitusi

Hubungan antara norma fundamental Negara pancasila dengan aturan dasar negara yaitu undang undang dasar 1945 dapat ditemukan dengan aturan dasar negara yaitu undang undang dasar 1945 ditemukan penjelasan UUD 1945( sebelum diamandemen ) ,yaitu penjelsan umum angka II sebagai berikut :”  undang undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan didalam pasal-pasalnya pokok-pokok tersebut merupakan perwujudan cita-cita hukum

F.     PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

 sistemketatanegaraan medern,terdapat dua model perubahan konstitusi yaitu renewel  ( pembaruan) dan amandemen (perubahan).

Menurut miriam budiarjo,ada 4 hal macam prosedur  konstitusi:

1.      Sidang badan legislative  dengan ditambah beberapa syarat ,misal nya ditetapkan quroum  untuk sidang yang membicarakan usul perubahan UUD dan jumlah minimum anggota badan legislative untuk menerima nya

2.      Referendum ( pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan UUD

3.      Negara-Negara bagian dalam federal ( misal Amerika Serikat,  darai 50 negara bagian harus menyetujui

4.      Perubahan yang  dilakukuakan dalam suatu konfensi  atau lembaga khusus yang dibentuk hanya diperlukan perubahan

Dalam sejarah konstitusi indonesia telah beberapa kali perubahan UUD1945 yaitu :

1.      UUD 1945 ( 18 Agustus – 27 desember )

2.      Konstitusi Republik Indonesia serikaT ( 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 )

3.      UUD 1945 sementara republik indonesia 1950

4.      UUD 1945 ( 5 juli-19 oktober 1999 )

5.      UUD 1945 dan perubahan ( 19 oktober 1999-18 agustus 2000)

6.      UUD 1945 dan perubahan I dan II ( 18 agustus 2000-9 november 2001 )

7.      UUD 1945 perubahan I dan II,III ( 9 november 2001-10 agustus 2002 )

G.    KONSTITUSI SEBAGAI PIRANTI KEHIDUPAN KENEGARAAN YANG DEMOKRATIS

Sebagai aturan dasar yang mengatur  kehidupan berbangsa dan bernegara ,maka sepatut nya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan antara negara dan warganegara,agar satu samalain bersama bertanggung jawab serta tidak terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah.Agar nilai demokrasi perjuangan  untuk tidak di selewengkan ,maka pwrtisipasi dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan  untuk demokrasi dalam sebuah negara

Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalamkehidupan bernegara yaitu:

1.      Menetapkan negara sebagai sumber utama kedaulatan

2.      Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas

3.      Adanya jaminan penghargaan terhadap individu warga negara dan pendududk negara

4.      Pembatasan pemerintahan

5.      Adanya jaminan keutuhan rakyat  dan integritas wilayah

H.    LEMBAGA KENEGARAAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Pada pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu legislative,eksekutif,dan yudikatif sebelum perubahan UUD 1945 ,alat-alat kelengkapan negara dalam UUD 1945 adalah:

1.      Lembaga kepresidenan

2.      MPR

3.      DPA

4.       DPR

5.      BPK

6.      Kekuasaan kehakiman

I.       TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Sebagaimana penjelasan dalam konstitusi  atau UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar hukum ( ractaat ), tidak berdasar atas kekuasaan berlaka ( machtsstaat )

Konsep rachtaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1.      Adanya perlindungan terhadap HAM

2.      Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga  negara untuk menjamin perlindungan HAM

3.      Pemerintahan berdasarkan peraturan

4.      Adanya peradilan administrasi

Awal tahun 1966, melaui ketetapan MPR No.  XX/MPRS/1966 lampiran 2 disebutkan hirarki

Peraturan perundang-undangan indonesia yaitu:

1.      Undang-Undang  Dasar  1945

2.      Ketetapan MPR

3.      Undang-undangPeraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang

4.      Peraturan pemerintah

5.      Keputusan presiden

6.      Peraturan pelaksanaannya yaitu:

a.       Peraturan Mentri

b.      Instruksi Mentri

c.       Dan lainnya