Permasalahan pendidikan (DDP)

3.1 Pengertian Permasalahan Pendidikan

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan dua macam dampak yang saling bertentangan. Kedua dampak itu adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah segala sesuatu yang merupakan harapan  dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan kata lain dapat disebut sebagai ’Tujuan’. Sedangkan dampak negatif adalah segala sesuatu yang bukan merupakan harapan dalam pelaksanaan kegitan tersebut, sehingga dapat disebut sebagai hambatan atau masalah yang ditimbulkan.

Jika peristiwa di atas dihubungkan dengan pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan akan menimbulkan dampak negatif yang disebut sebagai masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Hal ini akan lebih tepat bila disebut sebagai permasalahan Pendidikan.

Istilah permasalahan pendidikan diterjemahkan dari bahasa inggris yaitu “problem“. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi, Permasalahan pendidikan adalah segala-sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaaan kegiatan pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan Pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia.

3.2  Jenis-jenis Permasalahan Pendidikan

  1.  Masalah pemerataan pendidikan.

  2.  Masalah mutu pendidikan.

  3.  Masalah efesiensi pendidikan.

  4.  Masalah relevansi pendidikan.

Keempat masalah tersebut akan dibahas secara berturut-turut pada bagian berikut ini.

1.       Masalah Pemerataan Pendidikan

         Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
         Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia.

         Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD,maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca menulis, dan berhitung. Sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media masa dan sumber belajar yang tesedia, baik, mereka nantinya berperan sebagai produser dan konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat derap pembangunan.

         Tujuan yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu, menyiapkan masyarakat untuk dapat berfartisipasi dalam pembangunan. Khususnya pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang, dan tiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijaksanaan memperoleh kesempatan pendidikan. Pada tiap jenjang di atur dengan memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta relevansi yang selalu di tentukan poyeksinya secara terus menerus dengan seksama, pada jenjang pendidikan dasar, kebijakan pengertian memperoleh kesempatan pendidikan di dasarkan atas pertimbangan faktor kuantitatif. Karna pada seluruh warga negara perlu di berikan bekal dasar yang sama sedangkan pendidikan menengah dan terutama pada jenjang perguruan tinggi. Kebijakan pemerataan di dasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevsi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan tenaga kerja, dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan dan ilmu teknologi.[1]

 Khusus melalui jalur pendidikan di luar sekolah usaha pemerintahan pendidikan mengalami perkembangan pesat, ada dua faktor yang menunjang yaitu perkembangan, IPTEK menawarkan beraneka ragam alternatif model pendidikan yang dapat memperluas pelayanan kesempatan belajar.

Pemecahan masalah pemerataan pendidikan :

Banyak masalah pemecahan masalah yang telah dan sedang di lakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang di tempuh yaitu melalui cara konversional dan cara inovatif.

 Cara Konversional :

a.       membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar.

b.      . mengunakan gedung sekolah untuk double shift (system pergantian pagi dan sore).

c.       untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi Masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya .

 Cara Inovatif:

a. Sistem pamong (pendidkan oleh masyarakat ,orang  tua dan guru ).

b. Sistem guru kunjung.

c. SMP Terbuka (isosa –in school out off school approach).

d. Kejar PAKET A dan B.

e. Belajar jarak jauh seperti universitaas terbuka.

2.      Masalah Mutu Pendidikan

Jika hasil pendidikan belum tercapai seperti taraf yang di harapkan, penetapan mutu hasil pendidikan pertama di lakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga kerja terhadap calon luaran, dengan system sertifikasi, selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan karja, penilaian di lakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan system tes untuk kerja (performance test) hasil belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit di harapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu . Jika terjadi belajar yang tidak optimal tetapi menghasilkan skor hasil ujian yang baik , maka hampir dapat di pastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu.

Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukan bahwa di daerah pedesaan utamanya. Di daerah terpencil lebih rendah dari pada di daerah perkotaan , acuan usaha pemerataan mutu pendidikan barmaksud agar system pendidikan khususnya system persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanahn air (kota atau desa ) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Pemecahan masalah mutu pendidikan

           Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis basarnya meliputi hal - hal yang bersipat fisik dan prangkat lunak ,personalia dan menejemen sebagai berikut :

a.    Menyeleksi lebih rasional terhadap masukan mentah untuk SLTA dan PT.

b. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui study lanjut.

c. Penyempurnaan kurikulum.

d. Penyempurnaan sarana belajar.

e. Peningkatan administrasi manajemen khsusnya yangb mengenai angaran.

f. Kegiatan pengendalian mutu, yang berupa kegiatan – kegiatan :

     1. laporan-laporan penyelengaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan.

     2. supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas.

     3. sistem pendidikan nasional atau negara seperti EBTANAS sipamaru atau      SNMPTN.

     4. akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga.

3.       Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiennya tinggi. Jika terjadi sebaliknya efisiensinya berarti rendah.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah :

a. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan.

Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Masalah penempatan studi sering mengalai kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

b. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan.

Penggunaan persarana dan sarana pendidikan yang tidak efisiensien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Gejala lain tentang tidak adanya efisiensi dalam penggunaan sarana pendidikan yaitu diadakannya dan didistribusikannya sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan sikap dan keterampilan calon pemakai ataupun tanpa dilandasi oleh konsep yang jelas.

c. Bagaimana pendidikan diselenggarakan.

d. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.

4.       Masalah Relevansi Pendidikan

Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia. Untuk pembangunan relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai, dengan kebutuhan pembangunan.

Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sector pembangunan yang beraneka ragam seperti sector produksi sector jasa, dll.

Relevansi merupakan masalah berat untuk dipecahkan, utamanya masalah-masalah relevansi kualitas.

Dari keempat pendidikan tersebut, dikatakan teratasi jika pendidikan:

1. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satuan pendidikan.

2. Dapat mencapai hasil yang bermutu artinya, perencanaan pemprosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

3. Dapat terlaksana secara efisien artinya pemprosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.

Produk yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Ada dua faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat di usahakan pada saat demikian.

1.      Gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlakukan penghimpunan dan pengarahan dana dan daya.

2.   Posisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu. Karena, jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengarahan, tenaga kerja pendidik yang tidak memadai dan seterusnya.

3.3 Permasalahan Pendidikan yang Terjadi di Indonesia

Banyak masalah yang terjadi di dunia pendidikan, tak hanya karena sistem pendidikan yang kurang optimal tapi juga karena peserta didik yang kurang mendapatkan perhatian.

Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia :

1.      Kurikulum

Kerancuan sistem kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia yang selalu berubah-rubah dalam waktu singkat  menyebabkan para peserta didik dan pendidik bingung dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Disaat kurikulum  yang lama belum diketahui hasilnya, menteri sudah melakukan perombakan sistem kurikulum. Hal ini dilakukan semata hanya karena pejabat-pejabat pemangku amanat ingin melakukan eksistensi dalam menguji cobakan formula-formula pendidikan baru yang pada prakteknya mereka tidak tahu maksudnya. Selain itu kegagalan dalam sistem kurikulum juga disebabkan karena kurangnya skill, kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap kurikulum baru.

2.      Biaya

Sejak sekitar 10 tahun yang lalu pemerintah Indonesia telah melakukan progam wajib belajar 9 tahun untuk seluruh anak Indonesia, tapi dalam kenyataannya banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengemban ilmu pendidikan wajib 9 tahun dikarenakan masalah biaya yang selalu menghantui disetiap langkah mereka. Ini dikarenakan pemerataan yang sepenuhnya belum dapat direalisasikan. Akhir-akhir ini pemerintah dalam sistem pendidikan yang baru akan membagi pendidikan menjadi dua jalur, yaitu jalur formal standar dan jalur formal mandiri. Pembagian jalur ini berdasarkan perbedaan kemampuan akademik dan finansial peserta didik. Jalur formal standar diperuntukkan bagi peserta didik yang secara finansial kurang mampu, sedangkan jalur formal mandiri diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai nilai lebih dalam akademik dan finansial. Hal ini tentu sangat membuat kita miris, seakan-akan pendidikn di Indonesia bisa di beli dengan uang.

3.      Tujuan pendidikan

Banyak orang mengejar pendidikan setinggi mungkin hanya demi mendapatkan selembar ijazah dan sebuah gelar. Padahal sebenarnya ijazah itu bisa di beli dengan mudahnya. Pendidikan hanya menjadikan manusia untuk siap memenuhi kebutuhan zaman dan bukan menjadikan manusia untuk bersikap kritis pada zamannya.

4.      Kerusakan fasilitas sekolah

Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Hal ini tentu mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Prasarana yang kurang memadai merupakan penyebab utama ide dan kreativitas peserta didik menjadi terbatasi.

5.      Ketidakseimbangan antara komponen

Pendidikan di Indonesia cenderung hanya menghasilkan “manusia robot”. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir (kognitif) dan perilaku belajar (afektif). Unsur integrasi cenderung semakin hilang, yang terjadi adalah disintegrasi. Pendidikan seringkali dipraktekkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering digembar-gemborkan sebagai “pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai”, di sini berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut, akan nampak bahwa dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti, lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar. Kenyataan ini nampaknya justru disambut dengan antusias oleh banyak lembaga pendidikan.

6.      Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

7.      Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Apabila dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru.

Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan. Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (under quality). Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar.

Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik. “Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya.” Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikanyang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

8.      Rendahnya Prestasi Siswa

            Kemampuan peserta didik yang kurang optimal juga menjadi perkara yang tak asing lagi bagi kita. Siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara.

3.4  Faktor-faktor Penyebab Permasalahan Pendidikan di Indonesia.

Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu :

1.      Perkembangan IPTEK dan seni

2.      Laju pertumbuhan penduduk

3.      Aspirasi masyarakat

4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan.

1. Perkembangan IPTEK dan Seni

 a. Perkembangan IPTEK

Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hiudp masyarakat.

b. Perkembangan Seni

Kesenian merupakan aktifitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan suatu yang indah. Melalui kesenian manusia dapat menyalurkan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan, seni membutuhkan pengembangan-pengembangan dominan efektif khususnya emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan di samping dominan kognitif yang sudah di anggap melalui program/bidang study yang lain.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Masalah kependudukan dan kepribadian bersumber pada dua hal :

a. Pertambahan penduduk

Dengan bertambahnya penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dengan demikian terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjut cendrung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar.

b. Penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk diseluruh pelosok tanah air tidak merata, sebaran penduduk yang seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan prasarana dan sarana pendidikan.

4.      Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat sangat meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Semuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Tidaklah berarti bahwa aspirasi tetap dibangkitkan dan ditingkatkan utamanya pada masyarakat di daerah terpencil, sebab aspirasi menjadi motor penggerak roda kemajuan.

5.      Keterbelakangan Budaya dan Saran Kehidupan

Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat (yang menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Perubahan kebudayaan terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat sendiri.
Keterbelakangan itu terjadi karena :

• Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat ( terpencil)

• Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhwatirkan akan merusak sendi masyarakat.

• Ketidak mampuan masyarakat secara ekonomis, menyangkut unsur kebudayaan tersebut.

Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya di alami oleh :

• Masyarakat daerah terpencil

• Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis 

• Masyarakat yang kurang terdidik.

Yang menjadi masalah ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang kebudayaannya tidak ikut berperan dalam pembangunan sebab mereka tidak mempengaruhi dorongan untuk maju.

3.5  Cara Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Untuk mengatasi masalah-masalah ysng terjadi ssaat ini, secara garis besar ada dua solusi yaitu:

- Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

- Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang berSDM tinggi, berkepribadian pancasila dan bermartabat.

---

[1] Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 229